Pendidikan Bermutu, Perlu Sinergitas



Kita sadari akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa. Pendidikan wajib dimiliki oleh siapa saja dan kapan saja. Sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak menikmati pendidikan secara luas.
Ironisnya,sampai saat ini kita belum bisa menikmati pendidikan yang layak. Sebab, sampai saat ini sistem pendidikan di Indonesia sedang mengalami status ‘gawat darurat’. Dimana banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang kini menjadi polemik,antara lain: kurikulum yang belum konsisten, fasilitas dan akses pendidikan belum merata dan berkeadilan, lemahnya tata kelola dan birokrasi pendidikan, kurang matangnya regulasi dan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti PIP bagi siswa kurang mampu, sertifikasi guru, tunjangan guru, UKG, status guru honorer, serta masih lemahnya peran pelaku pendidikan, seperti mutu PTK.
Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu kurang sinerginya antara pemerintah pusat dengan daerah sertabelum adanya pelibatan publik dalam penyelenggaran pendidikan. Sampai saat ini, koordinasi dan interaksi antara pemerintah pusat dengan daerahdalam penanganan masalah pendidikan dinilai belum maksimal. Sebab, dengan kebijakan dan program pendidikan yang belum matang dan ditambah lagi dengan adanya perombakan secara struktural dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan. Halini dinilai sebagai faktor utama penyebab kurangnya sinergitas antar pemerintah tersebut. Selain itu, pelibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan juga dinilai belum nampak. Sampai saat ini, publik hanya dilibatkan dalam manajemen pendidikan saja, seperti dewan pendidikan dan komite sekolah, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan itu sendiri.
Permasalahan pendidikan tersebut sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman.Namun, kini saatnya pemerintah, dalam hal ini lembaga pemerintah yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan harus dapat mengubahcara pandang tersebut di seluruh institusi birokrasi.Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka kondisi pendidikan di Indonesia lambat laun akan menjadi kian terpuruk.Lalu siapakah yang bertanggung jawab akan lemahnya mutu pendidikan?. Sejauhmanaperan pemerintah dengan melibatkan publik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu?.
Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan yang bermutu, Sallis (1993:280) menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input) dan keluaran (output).  Masukan dapat berupa siswa, sarana prasarana, serta fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan. Sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi ukuran mutu.
Untuk itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, tentunya pemerintah dan publik harus dapat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan agar saling mendukung dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal serta menjadikan siswa yang berkarakter dan bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat.
Pemerintah dan Pelibatan Publik
Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, tentunya diawali dari suksesnya pembangunan pendidikan. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang sukses, yaitu dengan adanya sinergitas antara pemerintah dengan pelibatan publik. Pemerintah dalam hal pendidikan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat (publik) merupakan kelompokwarga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003).
Pendidikan merupakan tanggungjawab negara secara konstitusional. Tetapi perlu kita sadari bahwa pendidikan secara moral adalah tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat (publik). Pemerintah tidak bisa menjalankan penyelenggaraan pendidikan jika tidak didukung oleh publik. Sebab, pemerintah hanya dapat membuat kebijakandan program tentang penyelenggaraan pendidikan. Dimana penyelenggaraanpendidikan tersebut akan dilakukan oleh publik, dalam hal ini pelaku pendidikan yang ada di sekolah(siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua). Disamping itu, peran publik di luar sekolah, seperti organisasi masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, dan dunia usaha pun dinilai sangat penting dalam rangka mengawasi seluruh penyelenggaraan pendidikan. Sehingga publiklah yang dapat menilai dan mengevaluasiakan tinggi rendahnya kualitas pendidikan yang dicapai.
Pemerintah harus dapat melibatkan publik dalam hal perencanaan pendidikan, baik kebijakan maupun program pendidikan. Sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan program pendidikan yang matang. Dengan perencanaan yang matang, tentunya  seluruh kegiatan/proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal.
Disamping itu, pemerintah juga harus dapat bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.Perlu kita ketahui bahwa pemerintah pusat pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN. Namun, pada tahun 2016 ini pemerintah pusat hanya menganggarkan 49,23 triliun dibandingkan tahun 2015 sebesar 53,27 triliun. Hal ini disebabkan oleh fungsi pendidikan yang tidak hanya berada di pusat, namun juga diaplikasikan pada daerah masing-masing. Dimana anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk belanja mengikat dan belanja tidak mengikat.Untuk itu, peran publik sangat diperlukan dalam rangka pengawasan anggaran pendidikan sehingga anggaran pendidikan dapat teralokasikan sesuai dengan tujuannya.
 Selain itu, pelibatan publik juga perlu dilakukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dimana penguatan peran publik tersebut dapat diawali dan dibangun lewat dewan pendidikan dan komite sekolah. Terbangunnya dewan pendidikan dan komite sekolah yang kuat/berdaya, mandiri, dan aspiratif pada dasarnya akan mendorong terbangunnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Selanjutnya, dengan pelibatan publik dalam evaluasi pendidikan dinilai sangat penting. Sebab, semua kegiatan pendidikan perlu dilakukan evaluasi demi mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Hal ini dinilai sangat tepat dan perlu diselenggarakan secara berkesinmbungan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Belum maksimal
Kini, pemerintah sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan publik dlam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayan di Depok, Jawa Barat sejak tanggal 21-23 Februri 2016.  Dalam acara tersebut dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta, yang pesertanya bukan hanya dari kalangan birokrasi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, tetapi juga dari tokoh masyarkat(publik).
Namun, peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, baik provinsi maupun  kabupaten/kota dengan pelibatan publik dinilai belum maksimal. Sebab, sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa melibatkan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka masih mengganggap publik sebagai pihak sebelah mata. Publik dianggap belum mampu untuk menilai dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam teori etis  yang dikemukakan Aristoteles, melalui buku yang berjudul Rhetorica dan Ethica Necomachea. Melalui buku tersebut Artistoteles membedakan antara keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah memberikan keadilan dalam bentuk yang sama kepada semua orang, sedangkan keadilan distributif adalah memberikan keadilan secara proporsional kepada setiap orang.
Oleh karena itu, pentingnya sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah dengan masyarakat, tentunya dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dimana sinergitas tersebut dilakukan dengan mengembangkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional serta fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, serta melibatkan publik sehingga dapat mewujudkan dunia pendidikan menjadi semakin berkualitas, merata, terjangkau, dan berdaya saing.
Kini saatnya pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Di sisi lain, pelibatan publik juga diupayakan untuk peduli terhadap pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Dengan terbangunnya ekosistem pendidikan, maka secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu.

JASA GAMBAR INTERIOR/EKSTERIOR, RENOVASI DAN BANGUN BARU BANGUNAN

Hubungi:
Dedy (085642408030) 
Alamat Kantor:
Jl. Jetjen Suprapto No. 32 Tegal

MENUJU SEKOLAH SEBAGAI TEMPAT YANG MENYENANGKAN


Berdasarkan data yang didapat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 yang di keluarkan oleh UNESCO diluncurkan di New York indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008. Ranking kualitas pendidikan di Indonesia menempati posisi ke-69 dari 127 negara.
Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia perlu adanya pembenahan secara maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya pelaku pendidikan, terutama peran guru dalam menerapkan sistem pengajaran di sekolah. Siswa akan merasa tidak nyaman dan tidak betah ketika belajar di sekolah karena sistem pengajaran guru belum dapat membuat siswa menyenangkan.
Menanggapi permasalahan tersebut, membuat saya bertanya-tanya. Apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan konsep sekolah sebagai tempat yang menyenangkan?. Ataukah memang konsep sekolah sebagai tempat yang menyenangkan berasal dari pengajaran guru?.
Perlu diketahui bahwa Finlandia adalah salah satu negara di Eropa Utara yang merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menurut hasil survei internasional yang komprehensif oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).
Sistem pendidikan di Finlandia tidak menekankan siswa dalam belajar, seperti dengan penambahan jam mengajar, tugas PR,  kedisiplinan, maupun tes. Justru malah jumlah jam mengajar per minggu hanya 30 jam pelajaran atau 5 jam pelajaran dalam sehari serta tidak ada sistem ranking bagi siswa. Ini membuktikan bahwa Finlandia merupakan negara yang sangat mementingkan kualitas pendidikan dengan menitik beratkan pada kenyamanan belajar siswa di sekolah.

KURANG SESUAI
Kalau kita amati, hal ini kontradiktif dengan apa yang ada pada sistem pendidikan di di Indonesia. Dimana sistem pendidikan di Indonesia masih mengutamakan pada target materi yang harus disampaikan dan target nilai minimal yang harus dituntaskan. Disamping itu, sekolah-sekolah di Indonesia sudah terbiasa dengan memberikan penekanan bagi siswa, baik penambahan jam belajar, sistem kedisiplinan, pemberian tugas PR, dan tes sehingga siswa merasa tertekan dan stress ketika berada di sekolah. Dampak yang terjadi sampai saat ini adalah banyak siswa yang tidak masuk sekolah bahkan membolos karena siswa merasa tertekan dan tidak nyaman ketika berada di sekolah.
Memang hal yang demikian diterapkan melainkan hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan prestasi belajar siswa. Jika kualitas pendidikan dikatakan meningkat, maka secara otomatis prestasi siswa harus meningkat. Namun realita yang ada justru dengan adanya penekanan terhadap prestasi siswa, maka akan membuat siswa menjadi tertekan sehingga siswa tidak merasa nyaman dan senang ketika belajar di sekolah dan berdampak pada tidak maksimalnya prestasi belajar siswa.
Dalam meningkatkan kemampuan intelegensi anak menurut Piaget dalam Buku Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh John W. Santrock (2008), pembelajaran anak harus berjalan secara alamiah. Anak tidak didesak dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak. Menurut pandangan Piaget, ini bukan cara belajar terbaik bagi anak. Ini cara yang terlalu terburu-buru untuk meningkatkan kemampuan intelektual, menggunakan pembelajaran pasif, dan karenanya tidak akan berhasil.

LEBIH EFEKTIF
Sistem pendidikan di Indonesia merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tetapi hakekatnya sistem pendidikan di Indonesia menolak penyeragaman sistem pengajaran bagi guru dan membuka ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk berkreasi dan berinovasi.
Konsep sekolah sebagai tempat yang menyenangkan tentunya sistem pendidikan di Indonesia harus dapat menjadikan visi bagi seluruh guru di Indonesia. Artinya guru harus dapat memberikan motivasi dan sistem pengajaran lebih efektif bagi siswa agar siswa merasa nyaman dan senang belajar di sekolah. Disamping itu, guru juga dituntut untuk tidak memberikan tugas atau tes yang bersifat penekanan yang mengakibatkan siswa merasa tertekan dan stress sehingga siswa akan merasa tidak betah ketika berada di sekolah.
Menurut Wigih Adi Wibawa (2013), pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, guru dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.
Harapan saya, semoga adanya pembenahan sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sekolah sebagai taman belajar siswa, artinya sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa. Istilah taman bukan berarti sekolah berbentuk taman, tetapi mengibaratkan sekolah serasa seperti di taman. Siswa diharapkan betah dan rindu di sekolah. Dengan semakin senangnya siswa belajar di sekolah sehingga siswa akan merasa tidak ingin pulang sekolah bahkan ingin cepat datang kembali ke sekolah.
Disamping itu, peran guru juga harus dapat mendukung secara penuh demi terwujudnya sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Dengan sistem pengajaran guru yang efektif dinilai sangat mempengaruhi terhadap kondisi siswa di sekolah. Jika sistem pengajaran yang diterapkan guru membuat belajar siswa menyenangkan tentunya akan menjadikan siswa akan merasa betah dan nyaman ketika berada di sekolah.
Sumber : Dedy Iswanto, S.Pd.

MEMBANGUN KARAKTER KEJUJURAN SISWA SEJAK DINI

Sistem pendidikan di Indonesia nampaknya hanya sekedar simbolik saja. Sebab realita yang ada ternyata masih banyak penerapan pendidikan yang kontradiktif dengan apa yang telah diatur dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Realita yang ada ternyata masih banyak para lulusan alumni pendidikan bahkan sampai yang telah menempuh gelar di perguruan tinggi yang belum menjadi manusia yang sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan. Justru bangsa ini menjadi lebih terpuruk dengan berkembangnya koruptor yang cerdik yang mengakibatkan negara menjadi rugi. Inilah permasalahan yang perlu diatasi dalam proses pendidikan terutama masalah nilai-nilai karakter kejujuran siswa yang semakin hilang sehingga akan berdampak pada masa depan bangsa.
Menghadapi serta mendengar masalah yang krusial tersebut, membuat saya bertanya-tanya. Siapakah yang bertanggung jawab atas permasalahan mengenai rendahnya nilai-nilai karakter kejujuran siswa?. Bagaimanakah penerapan sistem pendidikan nasional dalam rangka membangun karakter kejujuran siswa demi masa depan bangsa yang lebih baik?.
Sesuai dengan Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemdiknas (2011 : 3) menjelaskan ada 18 karakter siswa yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah karakter kejujuran. Karakter kejujuran siswa dinilai sangat vital demi mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab karakter kejujuran akan memberikan dampak demi masa depan bangsa. Kinerja siswa ketika menempuh masa pendidikan memiliki karakter kejujuran yang baik, tentunya mereka akan bisa menerapkan kinerja tersebut di masa depannya secara baik pula. Namun sebaliknya ketika siswa memiliki karakter kejujuran yang tidak baik, tentunya mereka akan menerapkan karakter kejujuran tersebut di masa depan secara tidak baik pula.
Dalam sistem pendidikan nasional, salah satu komponen yang paling utama adalah kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tentunya harus dapat memberikan pengaturan dan rencana pembelajaran yang tidak hanya mencakup ranah pengetahun, tetapi juga ranah sikap dan keterampilan. Salah satu ranah sikap yang perlu dikembangkan adakah nilai-nilai karakter kejujuran siswa. Setiap mata pelajaran harus dapat memuat pengembangan karakter kejujuran pada perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana seorang guru dapat menerapkan pembelajaran terutama dalam mengembangkan karakter kejujuran siswa sesuai dengan perencanaan dan desain pembelajaran yang telah disusun sehingga siswa dapat mengembangkan karakter kejujuran dengan baik.

Peran Guru dan Orang Tua
Dalam karakter moral, siswa dituntut untuk memiliki karakter kejujuran dan keikhlasan. Karakter kejujuran dan keikhlasan inilah yang saling terkait untuk menumbuhkan nilai moral bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai pelaku pendidikan terutama peran guru dan orang tua yang sangat bertanggung jawab atas keberhasilan siswa sehingga guru bersama orang tua harus dapat membangun nilai-nilai karakter kejujuran siswa dan mencetak siswanya menjadi manusia yang bermoral dalam rangka memimpin masa depan yang lebih baik.
Guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru harus bisa menjadikan siswanya agar memiliki perubahan, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tugas guru tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswanya. Disamping itu, guru juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa. Guru akan selalu diingat siswanya jika guru dapat menginspirasi siswanya sehingga kedepannya siswa dapat menjadi manusia yang memiliki karakter yang lebih baik.
Disamping guru, peran orang tua juga dinilai sangat mempengaruhi karakter kejujuran siswa. Orang tua dalam mendidik anaknya pada pendidikan informaal justru harus lebih optimal, sebab waktu keberadaan siswa di rumah lebih lama di bandingkan waktu keberadaan siswa di sekolah. Orang tua dengan ketulusan mendidik anaknya sejak kecil sehingga orang tua akan lebih peka terhadap karakter yang dimiliki oleh anaknya. Dengan karakter dan cara mendidik orang tua dengan guru mestinya tidak sama, sehingga antara orang tua dengan guru terutama wali kelas harus saling berkoordinasi dalam rangka mengetahui karakter yang dimiliki siswa sehingga karakter kejujuran siswa dapat dikembangkan dengan mudah.
Inilah tugas berat bagi kedua pelaku pendidikan demi mambangun karakter kejujuran siswa. Hanya rasa keikhlasan dan penuh kasih sayang dari seorang guru dan orang tua yang dapat membangun karakter anak menjadi lebih baik . Oleh karena itu, guru dan orang tua harus dapat memiliki pribadi yang baik minimal dengan memiliki sikap kejujuran yang baik sehingga siswanya akan dapat secara mudah untuk menerapkan dan membangun karakter kejujuran sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh guru dan orang tuanya. Jangan sampai guru dan orang tua hanya menyuruh siswa untuk berbuat jujur tetapi karakter guru dan orang tua tidak dapat menjadi teladan bagi siswanya. 

Kebijakan Pemerintah
Dengan kebijakan pemerintah yang baru  pada tahun 2015 ini sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Mendiknas, Anis Baswedan bahwa nilai UN bukan menjadi penentu kelulusan sehingga ini menjadi kesempatan besar bagi sekolah untuk menentukan siswa mana yang pantas untuk diluluskan. Pemerintah kini sangat menyadari betul akan pentingnya karakter kejujuran sehingga inilah momen yang sangat tepat bagaimana sekolah dapat membangkitkan kembali nilai-nilai karakter kejujuran siswa melalui UN.
Pada tahun-tahun yang lalu dengan ketentuan kelulusan yang masih mengandalkan pada nilai UN dengan kriteria kelulusan yang dianggap sangat berat bagi siswa sehingga cenderung mengabaikan karakter kejujuran siswa. Sebab sekolah harus meninggikan nilai sekolah agar dapat membantu nilai akhir yang diperoleh siswa, baik dari nilai rata-rata raport maupun nilai Ujian Sekolah. Kemudian ketika pelaksanaan UN, guru bahkan memberikan bocoran kunci jawaban agar siswa diharapkan memperoleh nilai minimal kelulusan sehingga sekolah dapat memperoleh persentase kelulusan 100% walaupun persentase kejujuran tidak 100%. Sekolah lebih mementingkan nasib dan nama baik sekolah sendiri dibandingkan kualitas lulusan bagi siswanya. Nilai kelulusan menjadi penentu nasib dan nama baik sekolah ke depan dalam rangka merekrut jumlah siswa sehingga tidak menjadi menurun. Sebaliknya kualitas lulusan akan menjadi tidak baik sehingga banyak lulusan pendidikan yang tidak dipercayai lagi akan kinerjanya di masa depan.
Dengan perubahan sistem UN pada tahun 2015 ini dibandingkan pada tahun-tahun lalu sehingga kini saatnya untuk mengembalikan karakter kejujuran siswa dengan tidak mengabaikan perolehan nilai UN secara optimal. Saya berharap agar kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional harus tetap dikembangkan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta dapat terwujudnya manusia yang bermoral dalam rangka memimpin masa depan yang lebih baik. Untuk itu, kebijakan pemerintah dengan didukung oleh peran guru dan orang tua tentunya akan membawa dampak yang positif demi membangun karakter siswa sejak dini demi mewujudkan generasi masa depan bangsa yang lebih bermoral.
Sumber : Dedy Iswanto, S.Pd.